EGGI MAKHASUCI / SI5 Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Sejak deklarasi kemerdekaan yang digaungkan pada 1945, Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta anggota aktif masyarakat internasional telah ikut berkiprah dalam percaturan politik memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tanda bahwa Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang merdeka dan lepas dari merdeka hingga kini, tentu Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Pasang surut yang terjadi tentu juga dipengaruhi oleh keadaan politik internasional saat itu. Penentuan formulasi kebijakan yang tepat tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar tepat mengenai sasaran yang diinginkan, yaitu tercapainya kepentingan sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Pergantian kepemimpinan mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandakan telah berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia, meski dengan berbagai persoalan yang mengiringinya. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Agenda politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik, daripada semata-mata mengikuti tekanan lingkungan internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah sebuah negara yang baru merdeka yang belum secara penuh mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di dunia. Sedangkan syarat suatu negara diakui sebagai suatu negara yang berdaulat penuh adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia bahwa negara tersebut adalah sebuah negara baru yang telah merdeka dan berdaulat. Orientasi kebijakan Indonesia pada saat itu adalah mempertahankan kedaulatan dan membentuk otoritas negara itu sendiri, sambil menata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagai aktor sentral dalam hal ini berperan sebagai seorang presiden berusaha memainkan peranannya sebagai seorang nasionalis sejati yang mempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya. Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Jusuf, 1989, hal. 31 Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan konstelasi politik internasional pada saat itu. Pada masa Soekarno 1945-1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soekarno lebih memilih gaya politik revolusioner domestik maupun luar negeri.Presiden Soekarno pada masa itu diasosiasikan dengan kelompok negara-negara komunis. Kedekatannya dengan para pemimpin negara komunis menyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya terkesan mendekati garis kiri dan Indonesia dikenal sebagai negara yang bersahabat dengan negara-negara komunis. Soekarno punya agenda politik luas yang mencakup gagasan-gagasan kiri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah membawa Indonesia pada aliran arah kiri dengan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking yang beliau buat. Poros ini kemudian menempatkan Indonesia pada posisi yang aneh di kalangan negara-negara Barat. Puncaknya adalah keluarnya Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Anwar, 2005, hal. 76-77 Namun, Soekarno sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis. Kedekatan Indonesia dengan negara-negara komunis pada saat itu ternyata mempengaruhi agresivitas politik luar negeri Indonesia. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pola pembentukan kebijakan pelaksanaan politik luar negeri. Faktor pertama, kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih kurang stabil dan diwarnai pertentangan basis pencarian dan pemilihan ideologi negara. Faktor kedua, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat kacau dan terpuruk, di antaranya ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hingga mencapai 600%. Faktor ketiga, pengambilan keputusan pada saat itu bersifat sangat sentral dan sangat terpaku pada sosok kharismatik Soekarno. Soekarno menjadi tokoh andalan Indonesia dalam forum internasional, bahkan karena hal tersebut, Soekarno juga dinobatkan sebagai "Presiden Seumur Hidup" oleh rakyat Indonesia. Sentralisasi peran Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukan pendekata-pendekatan "terpimpin" hingga akhirnya terbentuk Demokrasi Terpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parlementer RIS. Faktor keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur. Kepentingan Indonesia sendiri adalah dalam rangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yang baru merdeka sebagai fondasi bagi nation-building dan state-building. Di sinilah Indonesia menentukan posisinya dalam kerangka Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Meja Bundar, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Irian barat dan Malaysia, dan politik poros-porosan Jakarta-Peking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong nasional yang paling utama ketika itu tidak lain adalah untuk memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada Agustus 1945. Konferensi dan kebijakan tersebut merupakan wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Namun, ada yang menilai bahwa konferensi dan kebijakan tersebut tidak murni untuk mencari dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik luar negeri Indonesia masih rapuh. Pemimpin-pemimpin Indonesia belum memberikan perhatian besar pada politik luar negeri. Pada waktu kemerdekaan bangsa diproklamirkan, politik luar negeri merupakan suatu wilayah diskursus yang banyak dikenal, yang oleh Rosihan Anwar diistilahkan dengan sebutan "terra incognita". Wuryandari, 2008, hal. 58 Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok Non-Aligned Movement / NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok barat Amerika dan blok timur Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu pada masa ini, konsep politik luar negeri Indonesia cenderung berlawanan dengan konsep hegemoni negara-negara barat dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, khususnya negara-negara besar. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pascakemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia. Berkaitan dengan penggunaan instrumen politik luar negeri, instrumen politik luar negeri yang dominan digunakan pada masa pemerintahan Soekarno adalah diplomasi. Diplomasi ditempuh untuk memuluskan jalan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia akan kemerdekaannya. Selain itu, diplomasi juga dominan dipilih karena sesuai dengan konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin dicapai tanpa diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional. Strategi ganda Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya pada masa revolusi di atas pada tingkatan tertentu menunjukkan ambivalensi. Pada satu sisi, pendekatan pertama melalui perjuangan fisik di atas jelas menunjukkan optimisme dan kepercayaan yang tinggi dari Indonesia bahwa Indonesia dengan kemampuannya sendiri bisa melawan kekuatan asing, khususnya dengan Belanda yang secara militer lebih kuat. Pada sisi lain, pendekatan yang juga menekankan pada diplomasi menggunakan bantuan pihak ketiga juga menunjukkan sisi lemah dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Wuryandari, 2008, hal. 75. DAFTAR PUSTAKA Anwar, D. F. 1998. The Habibie Presidency. Dalam G. Forrester, Post Suharto Indonesia Removal or Chaous? hal. 4. Bathurst Crawford House Publishing. Effendi, T. D. Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009.
Berikutini adalah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru. 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif
Setelah Indonesia merdeka ternyata keadaan masih belum setabil atau masih kacau. Contohnya pada bidang ekonomi, terjadinya inflasi yang tinggi dikarenakan banyaknya peredaran mata uang Jepang yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu permasalah yang muncul lagi, dikarenakan adanya kedatangan kembali Sekutu beserta NICA yang ingin kembali menegakkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Adanya tindakan blokade belanda menyebabkan semakin menyulitkan ekonomi di Indonesia. Akibat dari blokade tersebut menyebabkan barang-barang dari dalam negeri tidak dapat di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Indonesia dibentuk melalui sidang PPKI. Dengan pembentukannya pemerintahan tersebut kemudian mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi kondisi negara yang masih kacau. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya ada pada Kebijakan Bidang Politik, Kebijakan Bidang Ekonomi, dan Kebijakan Bidang Militer. 1. Kebijakan Politik Kebijakan politik yang diterapkan pada awal kemerdekaan bertujuan membentuk pemerintahan yang demokratis. Beberapa kebijakan tersebut sebagai berikut. a. Mengubah Fungsi KNIP KNIP dibentuk pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. KNIP merupakan lembaga yang dibentuk sebagai lembaga yang membantu pekerjaan presiden sebelum MPR terbentuk. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tentang perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Maklumat tersebut mengubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi fungsi parlementer legislatif. b. Mengubah Sistem Pemeritahan Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan UUD 1945. Dalam sistem ini kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan presiden selain kepala negara, juga sebgai kepala pemerintahan. Kemudian, sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer. Dalam sistem parlementer kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlemen kepala pemerintahan dipegang oleh pedana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala negara. Sistem parlemen di Indonesia ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Sultan Sjahrir pada tanggal 14 November 1945. c. Membentuk Partai Politik Dalam sidang PPKI ke-3 pada tanggal 22 Agustus 1945 Indonesia semula ingin menerapkan sistem satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh beberpa pihak. Penolakan tersebut antara lain dikarenakan sebagian anggota PNI adalah mantan anggota Jawa Hokokai. Sultan syahrir sendiri bahkan menganggap pembentukan PNI sebagi partai tunggal identik ideologi fasisme yang bertentangan dengan paham demokrasi. Namun, usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemrintah pada tanggal 3 November 1945. 2. Kebijakan Ekonomi a. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi Setelah selesai diadakannya konferensi ekonomi ke-2 pada tanggal 6 Mei 1946, pemerintah tetap saja berusaha memecahkan masalah ekonomi nasional. Atas inisiatif dari Menteri Kemakmuran, Gani, maka tanggal 19 Januari 1917 dibentuklah Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi, untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Selain itu, badan memiliki tugas lain untuk mengkoordinasi dan merestrukturisasi seluruh cabang-cabang produksi yang berbentuk badan hukum seperti yang dilakukan oleh BPPGN dan PPN. b. Melaksanakan Rencana Kasimo Dikarenakan perekonomian Indonesia bergantung pada produksi pertanian, maka bidang ini dijalankan kembali. Melalui Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun 1948-1950, yang lebih terkenal dengan nama Kasimo Plan. Pengertian Kasimo Plan adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Adapun Isi dari Kasimo Plan antara lain Menanami tanah kosong yang tidak terurus di Sumatera Timur seluas hektare. Melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanami bibit unggul. Mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Pada setiap desa dibentuk kebun bibit. Melaksanakan transmigrasi bagi penduduk Jawa. c. Peluncuran Oeang Republik Indonesia ORI Sejak akhir pemerintahan pendudukan Jepang sampai awal masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan dikarenakan inflasi yang tinggi. Sumber dari inflasi tersebut adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Jumlah ini semakin meningkat ketika sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank itulah diedarkan uang cadangan berjumlah 2,3 milyar guna membiayai operasi militer dan menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Kemudian panglima sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang, tepatnya pada tanggal tanggal 6 Maret 1946. Namun, pemerintah Indonesia menolak penggunaan uang itu dan menyatakan uang NICA bukan alat pembayaran yang sah di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Lalu, pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan ORI untuk menggantikan uang kertas Jepang yang sudah sangat turun nilainya. 3. Kebijakan Militer Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia pada akhir bulan September 1945 merupakan ancaman bagi keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai berikut. a. Membentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR Pada awal kemerdekaan, lembaga keamanan yang dibentuk pertama kali adalah BKR. Yang anggotanya terdiri atas mantan anggota Heiho, Peta, dan organisasi militer lainnya. Namun, pemuda tidak puas dengan BKR dan menuntut pembentukan tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober Tentara Keamanan Rakyat TKR resmi dibentuk. Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR dan Oerip Soemohardjo diangkat sebagai kepala staf TKR. b. Membentuk Kepolisian Kepolisian Negara secara resmi dibentuk pada tanggal 29 November 1945. Sebagai pimpinan ditunjuk R. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Pada awalnya Kepolisian Negara Indonesia ditempatkan di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara DKN. Kemudain pada tanggal 1 Juli 1946 DKN dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri Semoga Bermanfaat!
Menjelaskankebijakan perkembangan politik pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang
Salahsatu kebijakan politik pemerintah setelah Indonesia merdeka adalah? Memperbaiki hubungan internasional; Membentuk organisasi regional; Melaksanakan pemerintahan sentralistik; Bekerja sama dengan negara tetangga; Membentuk KNIP dan partai-partai politik; Jawaban: E. Membentuk KNIP dan partai-partai politik.
SetelahIndonesia merdeka, pihak sekutu datang ke Indonesia dan mengumandangkan perdamaian. Awalnya rakyat Indonesia menyambutnya dengan senang hati, namun ternyata akhirnya diketahui bahwa salah satu pihak sekutu yaitu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di bawah pimpinan Van der Plass dan Van Mook juga ikut di dalamnya. NICA adalah organisasi yang didirikan oleh orang
KebijakanPolitik Pada Masa Orde Lama. Orde lama di awali dengan adanya kegiatan Pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada 15 Desember 1955. Dalam kegiatan Pemilu ini yang diperebutkan adalah kursi DPR dan kursi konstituante. Kegiatan Pemilu ini digadang-gadang menjadi Pemilu yang paling demokratis.
Salahsatu kebijakan politik pemerintah setelah Indonesia merdeka adalah answer choices . Memperbaiki hubungan internasional. 20 seconds . Q. Berikut ini yang merupakan latar belakang memburuknya perekonomian Indonesia setelah merdeka adalah answer choices . Tidak adanya pemimpin yang berwibawa. Munculnya pembentukan ekonomi liberal.
NmHvbl. 58llmuy3ee.pages.dev/15058llmuy3ee.pages.dev/24158llmuy3ee.pages.dev/16458llmuy3ee.pages.dev/29258llmuy3ee.pages.dev/26658llmuy3ee.pages.dev/36258llmuy3ee.pages.dev/8458llmuy3ee.pages.dev/31258llmuy3ee.pages.dev/7
salah satu kebijakan politik pemerintah setelah indonesia merdeka adalah
